SHARE
parade-aswaja-aceh-2015

13 Butir Tuntutan Aswaja Aceh pada Pemerintah. Dalam aksi parade aswaja Aceh kemaren yang di pusatkan di Makam Syiah Kuala, Syaikh Abdurrauf As-Singkili ribuan masyarakat aceh Ahlussunnah Wal Jamaah melakukan zikir bersama, do;a bersama dan mengikuti mauidhah yang disampaikan oleh sang Pakar Aswaja Pusat Kh. Idrus Ramli.

Nampak dalam parade Aswaja Aceh ini berbagai organisasi keagamaan seperti PWNU, FPI, HUDA, MUNA, Gabungan Dayah se Aceh dan lain-lain. Parade Aswaja ini bertujuan untuk mengokohkan persaudaraan serta menolah paham sesat di bumi Aceh. Dalam aksi konvoi ahlusunnag wal jamaah, ada beberapa butir tuntutan rakyat Aceh yang harus di laksanakan oleh pemerintah Aceh hari ini. Berikut butir-butir tuntutan Aswaja Aceh.

13 Butir Tuntutan Aswaja Aceh pada Pemerintah

Meminta Pemerintah Aceh untuk mengatur seluruh tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh sesuai dengan mazhab Syafii sebagaimana pernah dilaksanakan oleh Syeikh Abdurauf Assingkili (Syiah Kuala).

Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menyerahkan posisi imam besar dan imam rawatib serta segala yang menyangkut dengan ibadah dan pengajian Mesjid Raya Baiturahman Banda Aceh kepada ulama Aceh yang bermazhab Syafii.

Meminta kepada Pemerintah Aceh agar pengelolaan Mesjid Raya Baiturahman di bawah kontrol Wali Nanggroe Aceh.

Meminta Pemerintah Aceh untuk menyerahkan muzakarah ulama mengenai tata cara ibadah di Mesjid Raya kepada MPU Aceh dan menolak dilaksanakan oleh pihak lain.

Meminta kepada Pemerintahan Aceh untuk mencabut izin operasional dan tidak memberikan izin pendirian sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya di Aceh yang bertentangan dengan mazhab Syafii dan aqidah ahlussunnah wal jamaah (asyariyyah dan matudiriyyah).

Mendesak Pemerintah Aceh untuk menghentikan seluruh aktivitas salafi-wahabi, syiah, komunis dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh Aceh.

Meminta kepada Pemerintah Aceh agar setiap aktivitas keramaian dan kegiatan keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU.

Meminta kepada Pemerintah Aceh agar tidak menempatkan Kepala SKPA dan Ketua Badan di jajaran Pemerintah Aceh yang tidak berpaham ahlussunah wal jamaah.

Meminta Pemerintah Pusat untuk mempercepat realisiasi turunan butir-butir MoU Helsinki dan Turunan UUPA.

Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Menolak intervensi Pemerintah Aceh terhadap MPU, serta wajib menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Mpu Aceh.

Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah secepatnya.

Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan, maka kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.

Source: http://www.muslimoderat.com
Baca Juga:  Warga Inggris Tolak Donald Trump Masuk Ke Negaranya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here